WebAdapun tema dari makalah ini adalah “Hukum Kepailitan.” Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen mata kuliah Aspek … Web3 Man S.Sastrawidjaja, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Bandung:PT.Alumni , 2006, hlm. 2-3. 68 ” Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 ... Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaaan debitor pailit yang
AKIBAT HUKUM PUTUSAN PAILIT TERHADAP KREDITOR …
WebBahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan. b. Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 3Johnny Ibrahim. 2010. Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang. Bayu Media. Hal. 302. 4Ibid.Hal. 321. Hukum Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Penjelasan tersebut terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor … See more Yang berhak mengajukan permohonan pernyataan pailit, dapat diajukan di antaranya oleh: 1. Debitor sendiri. 2. Atas permintaan seorang atau lebih kreditor. See more Hukum kepailitan menjelaskan bahwa seseorang atau suatu badan hukum yang memperoleh pinjaman dari orang lain atau badan hukum lain, pihak yang memperoleh … See more Peraturan mengenai hukum kepailitan terdapat pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. See more Persyaratan Kepailitan di antaranya sebagai berikut: 1. Debitor mempunyai dua atau lebih kreditor. See more Yang Dapat dinyatan pailit di antaranya: 1. Orang Perorangan: bahwa laki-laki maupun perempuan, yang telah menikah maupun belum menikah. 2. Perserikatan-perserikatan dan perkumpulan-perkumpulan tidak berbadan hukum lainnya: bahwa … See more 1. ^ Saliman, Abdul R.; Jalis, Ahmad (2005). Hukum Bisnis untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus. Jakarta: Kencana. 2. ^ Yani, Ahmad; Widjaja, Gunawan (2002). Seri Hukum Bisnis Kepailitan. Jakarta: Raja Grafindo Persada. See more hotels to check in right now
Upaya Hukum Kepailitan - KANTOR HUKUM JAKARTA
Web9 Sep 1998 · yaitu Bagian Pertama (I) adalah Hal-hal Umum tentang Hukum Kepailitan, Bagian Kedua (II) yang terdiri dari 5 bab, yang menguraikan secara rinci. dan lengkap … WebMenurut Richard Burton Simaputang10 bahwa akibat hukum lain yang sangat penting dari pernyataan pailit adalah seperti yang tercantum pada Pasal 41 Undang-Undang Kepailitan, yaitu bahwa untuk kepentingan harta pailit dapat dimintakan pembatalan atas segala perbuatan hukum debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan … Web4 Mar 2024 · Photo by vedanti on Pexels.com Hukum Positif Indonesia- Akibat kepailitan diatur dalam ketentuan Pasal 21 – Pasal 64 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 … lincoln memorial university campuses